Penilaian EODB dilakukan oleh tim dari Bank Dunia setiap Juni. Setelah itu, tim tersebut akan mengolah data tersebut hingga bulan Agustus sambil melakukan verifikasi kepada pemerintah. Peringkat tersebut diumumkan sekitar Oktober atau November.
Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly mengakui banyak UU yang perlu diubah supaya peringkat EODB Indonesia bisa naik. UU tersebut terkait dengan bisnis di samping peraturan di bawah UU.
"Revisi UU misalnya fidusia, kepailitan, PT, dan lain-lain. Yang lainnya dilakukan dengan kebijakan di bawah UU," kata Yassona.
Dia menyebut, upaya ini perlu dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya mengandalkan Kementerian Hukum dan HAM. Semua kementerian/lembaga terkait nantinya akan diberikan tugas untuk menyiapkan revisi UU.
Kendati demikian, dia optimistis bahwa target yang diberikan Presiden bisa tercapai. "Iya, sangat optimis," ujarnya.