JAKARTA, iNews.id - Pemerintah tengah membahas perubahan skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari single tarif menjadi multitarif. Skema ini nantinya akan membuat harga barang atau jasa menjadi berbeda, disesuaikan dengan kemampuan seseorang.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan, Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan, skema tersebut akan membuat pengenaan PPN menjadi lebih tinggi untuk barang/jasa yang dikonsumsi orang kaya. Sementara untuk masyarakat menengah ke bawah dikenakan pajak lebih rendah.
"Barang jasa yang dikonsumsi masyarakat menengah, khususnya menengah bawah bisa jadi akan dikenai tarif (PPN) lebih rendah. Sebaliknya, yang dikonsumsi kelompok-kelompok tertentu atau sifatnya lebih eksklusif ini bisa dikenai PPN lebih tinggi dengan adanya skema multitarif ini," kata dia dalam video virtual, Senin (14/6/2021).
Lebih lanjut dia mengatakan, pengenaan pajak di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Developmen (OECD) dan BRICS. Rata-rata tarif PPN negara OECD sebesar 19 persen. Adapun tarif PPN negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) 17 persen.
"Untuk itu PPN dikenakan sebesar tarif umum tertentu dari dasar pengenaan pajak. Selain itu, saya ingin menggarisbawahi terdapat pergeseran kondisi pengenaan perpajakan ppn secara global pada beberapa tahun terakhir. Tarif pajak kita ini masih lebih rendah," ujarnya.
Sementara pemungutan pajak yang ada saat ini dinilai tidak efisien serta pemberian fasilitas seperti saat ini memerlukan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB) Pajak dan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) yang menimbulkan biaya administrasi. Untuk itu, perubahan ini untuk menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih adil.
"Saat ini, kurangnya rasa keadilan karena atas objek pajak yang sama, yang dikonsumsi oleh golongan penghasilan yang berbeda, sama-sama dikecualikan dari pengenaan PPN," tandasnya.