Pemerintah Pertimbangkan Keuangan Negara Ubah Status Tenaga Honorer

Isna Rifka Sri Rahayu
Ilustrasi. (Foto: Okezone)

"Kemudian validitas data untuk bagaimana misalnya batas usia. Karena kita inginkan honorer memenuhi kriteria dan persyaratan termasuk cut off date-nya," ujarnya.

Dalam memvalidasi data ini, pemerintah akan memercayakan pada lembaga independen yang terpercaya. Sebab, jangan sampai tenaga honorer yang sudah meninggal atau pindah daerah ikut terdata.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, total APBD 2018 Rp1.100 triliun sebanyak 40 persen dihabiskan untuk belanja pegawai. Oleh karenanya, jangan sampai pengangkatan tenga honorer menjadi beban APBD.

"Kemendagri sadar betul setelah diangkat seperti yang dikatakan ini akan jadi beban APBD jika di daerah. Total APBD provinsi dan kabupaten kita tahun 2018, Rp1.100 triliun, 40 persen saat ini untuk belanja pegawai atau Rp440 triliun," tuturnya.

Editor : Ranto Rajagukguk
Artikel Terkait
7 hari lalu

Realisasi Anggaran Subsidi dan Kompensasi Tembus Rp415,8 Triliun per Akhir Oktober 2026

7 hari lalu

Pembiayaan Utang Pemerintah Tembus Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

9 hari lalu

Raup Rp27,15 Triliun, Kemenkeu Sukses Terbitkan Panda Bond Kedua di Pasar Tiongkok

28 hari lalu

Suahasil Nazara Lantik 5 Pejabat Eselon I Kemenkeu, Ini Daftar Namanya

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal