Sri Mulyani menambahkan, perusahaan-perusahaan dengan harga komoditas atau perusahaan mining di Indonesia atau CPO mereka mengalami koreksi dari sisi kinerja perusahaannya untuk tahun 2023 yang dilaporkan pada bulan April.
“Kita melihat koreksinya sekitar 8,4 persen dari sisi penerimaan pajak,” kata dia.
Dari sisi PNBP, Kemenkeu melaporkan terjadi penurunan 3,3 persen karena sumber daya alam yang merupakan penerimaan cukup besar dari PNBP. Kemudian, untuk kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi 7,8 persen.
“Ini situasi yang sedang berjalan di 2024, oleh karena itu kami terus melakukan langkah-langkah bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dari sisi transfer, agar kita tetap menjaga prioritas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun tidak membuat APBN menjadi sumber vulnerabilitas,” ucapnya.
"Langkah-langkah penyesuaian terus kita lakukan, dalam hal ini bulan ini primary balance kita masih surplus Rp184,2 triliun, ini masih sangat tinggi surplus dari primary balance," tuturnya.
Seperti diketahui, APBN telah didesain pemerintah dan disetujui DPR untuk kita laksanakan tahun 2024 ini.
“Di mana postur 2024 defisitnya adalah 2,29 persen dari GDP, jadi kalau sekarang masih 0,1 persen ini kita masih relatif on track dengan total overall balance tahun ini yang menurut UU APBN 2024 didesain dengan defisit 2,29 persen,” kata Sri Mulyani.