Masalah lain yang sering menjadi pangkal penolakan proposal adalah lemahnya tata kelola kelembagaan koperasi. Banyak ketentuan yang belum sesuai seperti kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT), laporan keuangan belum diaudit, dan ketidaksesuaian sisa hasil usaha (SHU) dalam RAT dengan laporan keuangan.
Keriteria penerima dana bergulir dari LPDB-KUMKM tersebut memiliki landasannya sendiri yakni tertuang dalam Permenkop Nomor 8 Tahun 2018 tentang kriteria koperasi penerima dana bergulir, antara lain berbadan hukum, melaksanakan RAT, dan memiliki hasil usaha positif. Koperasi yang mengajukan permohonan pembiayaan juga harus melampirkan dokumen seperti proposal, legalitas koperasi, serta strukur organisasi.
“Koperasi di luar kriteria itu bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan melalui lembaga perantara seperti LKB/LKBB dan BLUD,” ujarnya.