JAKARTA, iNews.id – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mengakui masih menolak permintaan sejumlah koperasi yang mengharapkan pembiayan atau mengusulkan menjadi perantara dana bergulir. Salah satu alasannya karena tata kelola keuangan mereka pada umumnya masih bermasalah.
Untuk itu, LPDB-KUMKM menggandeng Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan dinas yang membidangi koperasi dan UKM sebagai partner strategis. Nantinya akan ada pendampingan terhadap koperasi yang mengakses pembiayaan dana bergulir.
Kerja sama ini juga dilakukan untuk evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan koperasi. Dengan demikian, rekam jejak koperasi tersebut di kemudian hari dapat dijadikan acuan bila hendak tercipta kerja sama lanjutan antara LPDB-KUMKM dengan para mitra.
“Nah LPDB bisa mendapatkan masukan langsung dari dinas dan Dekopin untuk memodifikasi skema pembiayaan ataupun pendampingan terhadap koperasi,” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo saat menjadi pembicara dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan Dinas KUKM Provinsi Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
Braman memaparkan, permasalahan tata kelola keuangan koperasi terutama untuk simpan-pinjam biasanya karena non-performing loan (NPL) yang tinggi di atas 10 persen. Kemudian ketidaksesuaian data keuangan dengan laporan usaha, termasuk menyangkut inefisiensi koperasi.