JAKARTA, iNews.id - Pemerintah terus berusaha menyempurnakan Rancangan Peraturan Presiden tentang Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang tengah disusun. Karena itu, pemerintah menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, lembaga swadaya masyarakat, pelaku industri hingga negara-negara konsumen.
“Dalam proses penguatan ISPO dimungkinkan adanya penilaian, masukan, kritikan, dan usulan dari seluruh pemangku kepentingan yang menjadi pertimbangan Tim Penguatan ISPO,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud dalam Konferensi Pers pembahasan Kelapa Sawit, Jumat (23/2/2018), di Kantor Kemenko Perekonomian.
Lewat kebijakan tentang ISPO, sambung Musdhalifah, pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan agar produk kelapa sawit Indonesia dapat lebih baik lagi diterima pasar.
“Penguatan ISPO diharapkan memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap peningkatan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan kualitas lingkungan hidup,” katanya.
Serupa dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), ISPO diharapkan akan memiliki dampak transformasional terhadap sektor kelapa sawit dengan memperkuat tata kelola, melindungi pekebun, membangun kepercayaan di antara pembeli internasional, dan memperkuat kontribusi minyak kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia.