JAKARTA, iNws.id - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengungkap keterlambatan distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa gelombang dua disebabkan banyak faktor. Salah satunya, prosedur verifikasi data calon penerima BLT Dana Desa.
Staf Khusus Menteri Desa PDTT Abdul Malik Haramain menjelaskan, pemerintah desa harus melakukan penyesuaian data calon penerima. Penyesuaian dilakukan karena terjadi perubahan jumlah dari calon penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial tersebut.
Perihal hal tersebut, Abdul mencontohkan, pemerintah desa akan kembali mencocokan data gelombang satu dan dua. Saat peserta yang pada gelombang satu memperoleh bantuan BLT, namun selanjutnya tidak lagi menerima karena sudah bekerja. Dengan demikian, status orang tersebut sebagai penerima akan dihapus dari daftar kepesertaan.
"Mereka harus Musyawarah Desa (Musdes) lagi untuk mengalokasikan BLT Dana Desa untuk tahap kedua untuk memastikan data. Jangan sampai data calon penerima gelombang pertama dapat, tapi gelombang kedua dapat lagi padahal dia sudah berdaya. Atau data calon penerima di gelombang pertama itu, tidak masuk tapi digelombang kedua masuk. Ini bisa saja terjadi," ujar Abdul dalam Webinar, Jakarta, Selasa (10/11/2020).