2. Sistem kerja ASN di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
Penyesuaian sistem kerja ASN pada instansi pemerintah di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang berada di wilayah level 4, mengacu pada sistem kerja di wilayah Jawa dan Bali.
3. Sistem kerja ASN di wilayah PPKM level 3, level 2, level 1
a. Penyesuaian sistem kerja wilayah PPKM level 3
Pegawai ASN pada instansi pemerintah di wilayah dengan kriteria level 3 melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau work from office sebesar 25 persen
b. Penyesuaian sistem kerja wilayah PPKM dengan level 2 dan level 1
Penyesuaian sistem kerja ASN pada instansi pemerintah dengan kriteria level 2 dan level 1 dilakukan dengan memperhatikan kriteria zonasi kabupaten/kota
- Pada kabupaten/kota yang berada di zona hijau pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau work from office sebesar 75 persen.
- Pada kabupaten/kota yang berada di zona kuning pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau work from office sebesar 50 persen.
- Pada kabupaten/kota yang berada di zona oranye dan zona merah pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau work from office sebesar 25 persen.
PPK pun diminta melakukan lima hal dalam pelaksanaan sistem kerja berdasarkan level PPKM daerah. Pertama, pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran serta target kinerja pegawai demi memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Kedua, melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, menggunakan media informasi untuk menyampaikan standar pelayanan baru melalui media publikasi.
Keempat, membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan. Kelima, memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring maupun luring tetap sesuai standar yang telah ditetapkan.