BANTEN, iNews.id - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut mau membentuk 44 kementerian. Lantas, apakah kabinet gemut tersebut tidak memberatkan anggaran negara?
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo menjamin APBN 2025 akan tetap terjaga. Ia mendukung transisi dan sudah menghitung berdasarkan dari belanja non-K/L maka defisit tetap dipastikan 2,53 persen.
"Jadi kan clue-nya ada dua, kita mendukung transisi yang efektif namun tetap menjaga APBN itu sehat dan kredibel. Dinamika reorganisasi di kelembagaan, mungkin nanti ada beberapa K/L yang bertambah, kemudian dipisah dan sebagainya, itu tentu kita cermati," ujar Wahyu dalam media gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).
Adapun dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menegaskan anggaran K/L sudah dicadangkan dalam APBN 2025 dalam pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
"Dirjen anggaran dan saya sudah bertemu dengan Menteri PAN-RB untuk menampung anggaran-anggaran itu. Itu sudah dicadangkan, angkanya belum bisa dikasih tahu karena KL-nya belum ada. Sudah ada di pos BA BUN," kata Thomas.
Bagaimana pendapat pengamat terkait hal ini? Klik halaman selanjutnya>>>>