Senada dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan penambahan jumlah kementerian sepanjang tidak membebani APBN maka dinilai tak menjadi masalah.
“Kami melihatnya oke-oke saja, dalam arti malah memberikan peluang yang lebih besar untuk pelayanan publik,” kata Trubus dalam Market Review IDX Channel pada Selasa (24/9/2024).
Lalu, Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE, Akhmad Akbar Susamto mengatakan penambahan kementerian bisa mengakomodir kebutuhan yang lebih spesifik. Hanya saja, koordinasi dan efektivitas pengambilan kebijakan menjadi lebih rumit.
“Problemnya, koordinasi lebih rumit, efektivitas pengambilan kebijakan lebih rumit,” kata Akbar.
Sebelumnya, Partai Gerindra akan melakukan simulasi kabinet presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan penambahan jumlah nomenklatur kementerian ditujukan untuk mengoptimalisasi program guna merealisasi janji kampanye Prabowo-Gibran.
"Sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40, kita juga masih melakukan simulasi," kata Dasco.