JAKARTA, iNews.id - Pemerintah optimistis swasembada garam bakal tercapai pada tahun 2021. Hal ini seiring bertambahnya produksi garam di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga 800 ribu ton per tahun.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan mengatakan, tambahan produksi dari NTT setelah pemerintah menuntaskan persoalan sengketa lahan garam di Teluk Kupang seluas 3.720 hektare. Langkah pemerintah mencabut hak guna usaha (HGU) milik PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) membuat lahan akan menjadi produktif.
"Soal tanah sudah selesai. Jadi itu dapat kira-kira bisa 800 ribu ton garam industri high quality," kata dia di kantornya, Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM itu menjelaskan, dari 3.720 ha itu pemerintah akan membagi dua: untuk masyarakat dan pelaku usaha garam. Masyarakat melalui program tanah untuk objek reforma agraria (TORA) akan mendapat 40 persen sementara sisanya dialokasikan untuk pengusaha.
"Semua swasta. Kemudian ada diberikan kepada 100.500 petani garam," kata dia.
Luhut memperkirakan, proses persiapan dan pembangunan pabrik di lahan seluas 2.230 ha untuk pelaku usaha membutuhkan waktu setahun. Dengan demikian, pabrik-pabrik tersebut baru bisa beroperasi pada akhir 2020.
"Jadi kita berharap janji kita 2021 tidak impor lagi mudah-mudahan terjadi," ucapnya.