JAKARTA, iNews.id - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengkritik kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Meski harus diakui, tujuan kebijakan ini untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.
Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang penting. Namun, akan percuma jika harus mengorbankan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan menjadi jauh lebih penting.
"Tingginya pertumbuhan ekonomi nasional itu yang jadi keinginan pemerintah, itu memang penting tapi bagi saya itu saja tidak cukup. Kalau pertumbuhan hanya dikuasai oleh sekelompok orang untuk apa?" ujarnya di Menteng, Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang sehat justru jalur masuknya melalui UMKM atau pengusaha yang berpusat di pedesaan. Pasalnya, pelaku bisnis ini berasal dari kalangan pendidikan rendah yang memulai bisnisnya sendiri.
"Bayangkan jika ini dibuka lalu investor asing masuk apa tidak jadi bencana?" kata dia.