Oleh karenanya, dia yakin pemerintah akan tetap melindungi sektor UMKM dengan mengevaluasi kebijakan relaksasi DNI ini. Meskipun hanya bisnis kecil-kecilan, namun sektor UMKM mampu berkontribusi sebanyak 85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Setelah komunikasi dan saya apresiasi ke Menko dan menteri lainnya, mereka juga terbuka dengan kami. Dengan komunikasi lebih insentif maka insya Allah untuk UMKM tetap jadi bagian terpenting yang akan pemerintah lindungi," ucapnya.
Dia melanjutkan, kebijakan ini saat ini masih belum disetujui oleh pemerintah. Rencananya 26 November mendatang Peraturan Presiden terkait kebijakan relaksasi DNI baru akan diteken.
"Kita berdoa dengan komuniaksi itu insya Allah akan memberikan informasi yang positif untuk UMKM agar hal tersebut dilakukan peninjauan dan evaluasi," tuturnya.
Dalam relaksasi DNI tersebut, ada 54 bidang usaha yang akan direlaksasi atau dibuka untuk investor asing. Termasuk beberapa bidang usaha yang sebelumnya mewajibkan kemitraan dengan UMKM atau koperasi.
Oleh karenanya, menurut dia, kebijakan ini membuat pelaku UMKM diadu dengan pelaku bisnis asing. Padahal, kemampuan keduanya sangat jauh berbeda sehingga dapat membuat UMKM tidak dapat bertahan.
"Apa pun cerita dibalik itu, kami minta untuk segera dilakukan evaluasi dengan harapan agar paket kebaijakan 16 khusus untuk DNI untuk belum disahkan. Ini penting agar menjadi bahan evaluasi," ujarnya.