JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah pusat turut menyuntikkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk gelaran Pilkada serentak pada 27 November 2024. Anggaran untuk Pilkada dialokasikan oleh pemerintah daerah atau pemda masing-masing dalam bentuk hibah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Untuk anggaran hibah dari Pemda ke KPU dan Bawaslu tercatat senilai Rp37,52 triliun dan realisasinya hingga 23 Agustus 2024 telah mencapai 97 persen atau senilai Rp36,61 triliun.
"Dari daerah-daerah yang mampu bayar Pilkada ini Rp37,25 triliun, dilakukan hibah dari APBD ke KPU dan Bawaslu sudah terealisasi Rp36,61 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada di seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (2/9/2024).
Sementara, intervensi untuk daerah yang anggarannya terhambat, dikucurkan melalui APBD melalui intercept transfer ke daerah (TKD). Terdiri dari skema treasury deposit facility (TDF) senilai Rp67,9 miliar ke 12 Pemda, DAU Rp555,4 miliar ke 56 Pemda, dan DBH Rp180,6 miliar ke 24 pemda.
"Ada daerah-daerah yang kemarin masih ada hambatan kami melakukan intercept dengan membayarkan hibah melalui TDF, yaitu mereka yang sebetulnya punya dana dalam bentuk TDF yakni dalam bentuk DBH yang waktu itu dalam bentuk surat berharga," tuturnya.