"Kami juga melakukan intercept melalui instrumen DAU senilai Rp555,4 miliar untuk 56 Pemda dan juga melalui pembayaran DBH Rp180,6 miliar untuk 24 Pemda," ucapnya.
Sri Mulyani menuturkan, suntikan dana dari APBN untuk menambal anggaran Pilkada bagi daerah-daerah yang anggarannya masih terhambat untuk keperluan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut.
"Kemenkeu dan Kemendagri memastikan, meyakinkan pilkada akan tetap berjalan tepat waktu dan tentu dengan kondisi anggaran yang sudah tersedia," kata dia.