JAKARTA, iNews.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR mendesak pemerintah mereformasi subsidi energi untuk bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik guna meredam tekanan kenaikan harga minyak dan gas (migas) dunia pada 2023 terhadap APBN.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mengatakan pemerintah perlu mengubah sasaran subsidi enegi (BBM, LPG, dan listrik) agar betul-betul tertuju pada keluarga miskin, bukan komoditas.
Dia mengungkapkan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas memperkirakan harga minyak pada 2023 masih tinggi, yakni pada level 100 dolar AS per barel karena dipengaruhi konflik Rusia dan Ukraina yang belum mereda dan meningkatnya permintaan minyak dunia seiring melandainya pandemi Covid-19.
Sementara Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melaporkan dari 50,2 juta rumah tangga yang menerima program subsidi LPG, sekitar 32 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah hanya menikmati 22 persen dari subsidi elpiji, sementara 86 persen dinikmati kelompok yang lebih mampu.
"Secara perlahan alihkan mekanisme distribusi LPG bersubsidi dari penjualan terbuka menjadi semi tertutup dan integrasikan pemberian subsidi LPG melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) Kementerian Sosial (Kemensos)," kata Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (12/8/2022).