“Apa yang dimaksud dengan keberlangsungan pendidikan adalah bahwa di sekolah ini diperlukan posisi manajerial yang harus diisi guru PNS. Dan untuk itu ke depan pemerintah akan tetap membuka sesuai dengan kebutuhan dari posisi manajerial yang kosong di sekolah,” ujarnya.
Lebih lanjut Bima menjelaskan, ke depan PNS memang akan diperuntukan untuk jabatan-jabatan pembuatan kebijakan. Sementara PPPK akan difokuskan meningkatkan profesionalisme layanan. Hal ini berlaku bagi 147 jabatan fungsional yang bisa diisi PPPK maupun CPNS di mana salah satu jabatannya adalah guru.
“Nanti akan dihitung berapa yang PNS dan PPPK. Tapi tetap dengan kriteria tadi bahwa yang PNS itu adalah untuk posisi-posisi dalam proses policy making atau policy support. Sedangkan PPPK lebih pada untuk mempercepat tingkat profesionalisme dan kompetensi yang di dalam formasi PNS itu tidak ditemukan,” tuturnya.