TANGERANG SELATAN, iNews.id - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mempertanyakan kebijakan formasi guru tak masuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2021. Kebijakan itu dianggap membahayakan kualitas pendidikan masa depan, lantaran nantinya profesi guru akan sepi peminat.
"Saya rasa aneh, bertanya-tanya. Kebijakan ini dasarnya apa?. Makanya kebijakannya jangan diskriminatif. Saya mau tanya kajiannya apa? dasarnya apa? karena implikasinya sangat berat, berbahaya. Kenapa? Karena itu masa depan profesi guru, orang nggak ada yang mau menjadi guru," kata Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi kepada Okezone, Sabtu (2/1/2021) malam.
Dalam situasi pandemi, menurut dia, sangat tak masuk akal jika pemerintah justru sempat-sempatnya mengeluarkan kebijakan tersebut. Apalagi alasan yang sempat disebutkan pemerintah adalah soal distribusi guru.
"Kalau soal distribusi, ya aneh. Distribusi semua itu kan sistemnya kan pemerintah. Yang tertib nggak tertib itu kan pemerintah yang harus memegang aturan dan melaksanakannya. Kalau guru, kalau nggak boleh ya nggak akan minta," katanya.
Menurut dia, kebijakan penghapusan formasi CPNS bagi para guru juga bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).