Meski demikian, Anindya menyadari sikap Indonesia yang sebelumnya sudah mengajukan keanggotaan terlebih dahulu di OECD, dipandang sebagai bentuk aliansi terhadap salah satu kubu ekonomi dunia.
Dia mengatakan, semestinya Indonesia aktif di semua kubu karena kebijakan luar negeri secara konstitusi yakni bebas aktif.
"Tapi memang banyak yang melihat karena anggota BRICS itu siapa, mereka mengasosiasikan kita beraliansi dengan salah satu kubu. Tapi tidak benar, karena Indonesia itu secara konstitusi kan bebas aktif, dan secara bisnis kita berbisnis dengan siapa saja," katanya.
Sebelumnya, Anindya juga menjelaskan Indonesia tidak menghendaki memiliki hubungan aliansi khusus tertentu terhadap kelompok-kelompok negara. Dia menyebutkan meski wacana BRICS hadir, Indonesia juga tetap aktif dalam keanggotaan di APEC, G20, IPAF (Indo-Pacific Economic Framework) dan OECD.
"Nah, Indonesia ini kan aktif di mana-mana. Tadi kita bicara bagiannya dari APEC, bagiannya dari G20, dan juga IPAF, juga ada BRICS adalah salah satunya lagi. Belum lagi juga di OECD kita juga lagi mau accession atau aksesi kepada membership di sana," ucap Anindya di Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Baginya, peran Indonesia yang aktif dalam beberapa organisasi multilateral sebagai upaya untuk memperoleh investasi dan potensi perdagangan internasional yang luas.
"Saya rasa kita lihat yang paling penting adalah begini ya, Indonesia ini untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan kedua, pasar yang luas itu perdagangan," ucapnya.