Syarat-syarat itu, menurut JK, merupakan hasil dari studi kelayakan yang dilakukan oleh Bappenas. Namun, dia menilai perlu ada studi lanjutan kota mana yang memenuhi atau setidaknya mendekati syarat.
"Jadi syaratnya dulu disetujui, siapa (daerah) yang paling mendekati syarat itu. Jadi tidak langsung ditunjuk," ujar dia.
Pria asal Sulawesi Selatan itu mengatakan, pemindahan ibu kota baru sebatas studi sehingga belum ada persiapan fisik apapun. Persoalan ini, kata dia, harus kembali dikaji oleh Bappenas dan Kementerian PUPR bersama ahli-ahli planologi.
JK menyebut, pemindahan ibu kota ini merujuk pada langkah AS yang memindahkan ibu kota dari New York ke Washington DC. Kedua kota itu masing-masing mewakili kota pemerintah dan kota bisnis.
"Jadi nanti akan terjadi, cita-cita ke depan, ada Washington yang jadi ibu kota lebih kecil, ada New York yang menjadi kota dagang dan kota bisnis, serta kegiatan lainnya masyarakat itu," ucap dia.