Sofyan menambahkan bahwa pendekatan baru dengan pengawasan pada kepatuhan standar tanpa IMB sudah diterapkan di beberapa negara maju.
"Setelah dapat IMB, tidak ada yang peduli. Pengalaman di negara maju, dia bikin 'galvanize steel'. Hal itu yang ingin kami sampaikan, bisa mengurangi izin tapi lebih banyak pengawasan," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mewacanakan penggunaan standar dan menggandeng pihak ketiga dalam pengawasan perizinan.
Melalui omnibus law pula, pemerintah akan merevisi terhadap 74 undang-undang terkait perizinan, termasuk IMB, untuk mendorong kemudahan investasi di Indonesia.