“Jadi masalahnya memang lebih banyak pada desain politik kelembagaan kita. Itulah akar masalah utamanya. Ketika para menteri yang berlatar belakang partai, maka independensi akan sulit dijaga dari kekuatan yang lebih besar,“ katanya.
Untuk mengantisipasi kebocoran angaran dan para menteri main-main dengan APBN , dia mengusulkan agar KPK kembali diperkuat. KPK harus diberdayakan kembali, bahkan bisa membantu presiden untuk memastikan apakah kabinetnya bekerja sesuai atau tidak dengan apa yang diamanahkan oleh konstitusi.
Selain itu, perlu dibentuk unit khusus di bawah kantor presiden yang bertugas untuk mengukur kinerja kementerian/lembaga/badan (keuangan dan subtansi kebijakan) dan penengah jika terjadi dispute atau tumpang tindih kewenangan.
Sementara Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman mengatakan, Prabowo harus punya komitmen yang kuat dan lebih besar agar pada masa pemerintahannya tak terulang lagi seperti di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Prabowo harus punya visi misi baru dan tentunya performa baru dengan berbagai pertimbangan baru.
Menurut dia, dengan adanya penambahan kursi menteri, artinya akan menambah beban APBN karena beban belanja pegawainya cukup besar.