JAKARTA, iNews.id - Serikat Pekerja Pertamina Patra Niaga (SPPPN) memaklumi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerima lima orang perwakilan mantan awak mobil tangki (AMT) PT Garuda Utama Nasional (GUN). Sebelumnya, para mantan AMT ini telah berhari-hari menggelar aksi di depan Istana, menuntut bisa diangkat sebagai pekerja tetap PT Pertamina (Persero).
Ketua Serikat Pekerja Pertamina Patra Niaga (SPPN) Dinda Rizki Lubis menilai, keputusan ini cukup bijak karena sebagai bentuk kepedulian yang ingin mendengar secara langsung aspirasi para mantan AMT tersebut. Namun, SPPN mengkhawatirkan pertemuan itu dapat mengubah esensi persoalan karena hanya mendengar dari satu pihak saja.
"Tentunya kami berharap Presiden juga mendengar dari pihak SPPN maupun perusahaan. Ini mengenai kepastian hukum terhadap persoalan-persoalan yang ada," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/2/2019).
Dinda menuturkan, SPPPN menaruh atensi pada persoalan ini karena sudah mulai menggunakan nama Pertamina Patra Niaga pada setiap aksi yang dijalankan. Padahal, Serikat Pekerja Pertamina Patra Niaga hanya satu, yaitu SPPPN.
“Jika seperti ini terkesan mantan AMT PT GUN tersebut merupakan bagian dari Serikat PT Pertamina Patra Niaga, sedangkan mereka yang melakukan aksi yang tergabung dalam SP AMT PPN bukanlah pekerja PT Pertamina Patra Niaga, melainkan mantan pekerja AMT PT GUN sebagai perusahaan penerima pemborongan pekerjaan (P4),” ujarnya.