Spillover effect dari pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas global ini, kata dia, harus diwaspadai, khususnya terhadap kenaikan cost of fund untuk pembiayaan, baik APBN maupun sektor korporasi, di tengah fase pemulihan ekonomi yang masih awal dan masih rapuh.
"Pergeseran risiko, tantangan inflasi, dan pengetatan moneter ini menimbulkan situasi pilihan kebijakan (policy trade-off) yang sangat sulit, yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Pilihan kebijakan tersebut adalah, apakah segera mengembalikan stabilitas harga atau mengendalikan inflasi, yang berarti pengetatan moneter dan fiskal yang akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan, atau tetap mendukung akselerasi pemulihan ekonomi setelah terpukul pandemi," tuturnya.
Selain itu, menurutnya kondisi stagflasi akan memberikan imbas negatif luar biasa ke seluruh dunia terutama terhadap negara-negara berkembang dan emerging market. Perubahan risiko global ini harus menjadi fokus perhatian dan harus dikelola secara tepat langkah dan tepat waktu, hati-hati dan efektif.
"Namun dengan berbekal kebersamaan dan keberhasilan kita semua, yaitu pemerintah pusat dan daerah, MPR, DPR, DPD, legislatif, yudikatif, institusi lainnya, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha, dalam mengelola pandemi yang begitu sulit, kita berharap dan sekaligus percaya bahwa Indonesia akan mampu menghadapi tantangan baru yang berbeda dan sangat kompleks ini," ucapnya.
Sri Mulyani menuturkan, krisis seperti saat ini sama seperti pandemi COVID-19, yang tidak mungkin diselesaikan secara individual oleh satu negara mana pun. Menurutnya, kerja sama global menjadi keharusan.
"Dalam forum G20, eskalasi risiko ekonomi global juga telah menjadi salah satu fokus perhatian. Presidensi Indonesia mendorong adanya solusi nyata secara kolektif untuk mengatasi berbagai potensi krisis tersebut," ujarnya.