Bahkan, agar PMN tersebut disetujui, Sri Mulyani menyebut bahwa LPEI akan memberikan laporan setiap semester, dan akan giat melakukan Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR. Bahkan Menkeu akan mengajak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika diperlukan.
"Kalau saya lebih usul ada rapat kerja langsung dengan Komisi XI (DPR), sehingga kita bisa melihat bersama-sama dan bahkan kalau perlu kita undang OJK sebagai pengawas dan juga auditor internal maupun eksternal baik BPKP dan BPK karena saya percaya bahwa suatu lembaga yang diawasi bersama-sama tentu akan bisa kita jaga bersama-sama dan sehingga dia bisa menjalankan misinya," tuturnya.
Pandangan berbeda disampaikan Komisi XI DPR yang menilai bahwa PMN untuk LPEI tidak bisa diberikan langsung dalam jumlah besar begitu saja. Wakil Ketua Komisi XI, Dolfie OFP menuturkan, pemerintah dengan DPR juga harus melihat kinerja LPEI ke depan, apa bisa memberikan kinerja yang baik atau tidak.
"Kalau kita lihat kepentingan praktisnya, September baru cair (PMN), September, Oktober, November, Desember, apakah empat bulan mau diserap Rp10 triliun? Kan tidak. Maksudnya biar kita berproses, audit kinerja kita dapatkan, nanti kita lihat ke depan," kata Dolfie.
Dalam kesimpulan Rapat Kerja yang membahas PMN tunai untuk LPEI disetujui Rp5 triliun. Rinciannya, terdapat enam BUMN yang diberikan PMN di antaranya PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp1,89 triliun, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp5 triliun.
Kemudian, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp2 triliun, PT Industri Kereta Api Indonesia (Persero) Rp965 miliar, PT Hutama Karya (Persero) Rp1 triliun, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Rp1,5 triliun, dan Kewajiban Penjaminan Pemerintah Rp635 miliar.