Ketiga adalah sumber lain yang sah, seperti dari kontribusi swasta, creative funding, serta Pajak Khusus atau pungutan Khusus IKN yang besarannya akan dikonsultasikan kemudian dengan DPR.
Hal ini dikarenakan Otorita IKN yang pemerintahannya selevel provinsi namun tidak mempunyai lembaga legislatif seperti DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), jika di provinsi sebagai fungsi pengawasan.
Didik menjelaskan, pungutan khsuus IKN dan pajak khusus IKN ini merupakan konversi atau bentuk lain, dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Otorita IKN mempunyai kewenangan menarik pajak tersebut, meski statusnya bukan sebuah daerah.
Namun, karena tidak mempunyai lembaga legislatif seperti DPRD (Dewan Perwakilan Daerah) untuk level provinsi, Otorita IKN akan langsung bertanggung jawab dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).
"Kalau pajak daerah misalnya pajak restoran, sedangkan kalau retribusi seperti kita masuk ke taman membayar retribusi, demikian juga pajak khusus dan pungutan khusus kurang lebih seperti itu," tuturnya.