Setidaknya ada 3 sumber pendanaan Otorita IKN Nusantara, di antaranya APBN, hybrid APBN dan sumber lain yang sah, serta sumber lain yang sah. (Foto: Ilustrasi/Dok)
Iqbal Dwi Purnama

JAKARTA, iNews.id - Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan, Didik Kusnaini menyampaikan, setidaknya ada tiga sumber pendanaan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pendanaan Otorita IKN berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hybrid antara APBN dan sumber lain, serta sumber lain yang sah.

Didik menjelaskan, pendanaan Otorita IKN dari APBN sama seperti dengan Kementerian, sehingga ada pagu anggaran untuk kebutuhan pembangunan dan pengembangan kota IKN Nusantara.

"Skema Pendanaan dari APBN seperti untuk belanja Otorita IKN, pembiayaan dari pinjaman dan SBN," ujar Didik dalam sosialisasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN dan Peraturan Pelaksa UU IKN, Rabu (19/10/2022).

Kedua yaitu APBN dan sumber lain yang sah atau hybrid, seperti pemanfaatan BMN dan/atau Pemanfaatan ADP, pengunaan skema KPBU, dan keikutsertaan pihak lain.

"Misalnya BUMN yang mau membangun kesana, nah ini ada mekanisme penugasan, misalnya mau bikin jalan tol itu memungkinkan," kata dia.

Ketiga adalah sumber lain yang sah, seperti dari kontribusi swasta, creative funding, serta Pajak Khusus atau pungutan Khusus IKN yang besarannya akan dikonsultasikan kemudian dengan DPR.

Hal ini dikarenakan Otorita IKN yang pemerintahannya selevel provinsi namun tidak mempunyai lembaga legislatif seperti DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), jika di provinsi sebagai fungsi pengawasan.

Didik menjelaskan, pungutan khsuus IKN dan pajak khusus IKN ini merupakan konversi atau bentuk lain, dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Otorita IKN mempunyai kewenangan menarik pajak tersebut, meski statusnya bukan sebuah daerah.

Namun, karena tidak mempunyai lembaga legislatif seperti DPRD (Dewan Perwakilan Daerah) untuk level provinsi, Otorita IKN akan langsung bertanggung jawab dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

"Kalau pajak daerah misalnya pajak restoran, sedangkan kalau retribusi seperti kita masuk ke taman membayar retribusi, demikian juga pajak khusus dan pungutan khusus kurang lebih seperti itu," tuturnya.



Editor : Aditya Pratama

BERITA TERKAIT