JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melanjutkan penanganan dampak infrastruktur dan sosial Lumpur Sidoarjo di Jawa Timur. Anggaran yang disiapkan pada tahun ini mencapai Rp239,7 miliar.
Dana tersebut disalurkan lewat Pusat Pengendalian Lumpur Sidarjo. Lembaga di bawah Kementerian PUPR itu bertugas meningkatkan pengaliran lumpur ke Kali Porong dan menjaga keandalan tanggul dan infrastruktur lainnya.
"Perhatian pemerintah tidak berkurang untuk pengendalian lumpur Sidoarjo. Kementerian PUPR akan terus melanjutkan tugas dan fungsi yang prinsipnya tidak ada perbedaan dan memastikan penanganan kepada masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat sekitar tetap menjadi prioritas,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Senin (8/6/2020).
Kegiatan Pengendalian Lumpur Sidoarjo terdiri atas penanganan luapan lumpur, pembangunan tanggul dan infrastruktur lainnya serta pemeliharaan tanggul dan infrastruktur lain.
Basuki mengatakan, pengelolaan lumpur Sidoarjo yang telah dilakukan berupa pengendalian lumpur dengan pengaliran lumpur ke Kali Porong. Lumpur yang tak bisa mengalir secara gravitasi ke Kali Porong perlu dibuat tanggul cincin di pusat semburan lumpur. Dengan begitu, aliran lumpur bisa diarahkan melalui spillway dan dipompa keluar ke Kali Porong.