Tidak Ada Revisi APBN, Ini Kata Menko Darmin

Isna Rifka Sri Rahayu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. (Foto: iNews.id/Isna Rifka)

Sementara, penambahan alokasi subsidi ini memerlukan revisi APBN 2018. "Kalau teknis begitu tanya Kemenkeu, jangan tanya saya. Saya kalau udah masuk teknis hitung-hitungan ke Kementerian Keuangan saja deh," tuturnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, jika APBN diubah justru akan menambah kredibilitas anggaran. Dalam asumsi makro, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi berada di level 5,1 persen. Namun, jika ternyata dalam realisasi hanya 5,1 persen alias tidak diubah tentu akan membuat pasar mempertanyakan kredibilitas pemerintah.

"Ini yang buat rupiah melemah sekarang karena target dan realisasinya mulai melebar. Akhirnya investor pergi dari Indonesia," ucapnya saat dihubungi iNews.id, Selasa (10/7/2108).

Editor : Ranto Rajagukguk
Artikel Terkait
Mobil
1 bulan lalu

VinFast Janji Tambah Investasi Rp16,6 Triliun, Begini Respons Pemerintah

Nasional
7 bulan lalu

Pemerintah Luncurkan PP 28/2025, Permudahan Izin Usaha untuk Dukung Pertumbuhan Investasi

Makro
1 tahun lalu

Lengkap! Ini Paket Insentif yang Diluncurkan Pemerintah, Ada Diskon Listrik hingga 50%

Bisnis
1 tahun lalu

Airlangga Buka Suara soal Pengawasan Kemenkeu Langsung di Bawah Presiden Prabowo

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal