Sejalan dengan semangat penguatan spending better ini, Sri Mulyani menyebut bahwa pemerintah juga konsisten meningkatkan kualitas belanja daerah agar daerah semakin bersinergi di dalam mendesain APBD-nya dan efektivitas kebijakan fiskal pusat dan daerah memberikan dampak yang paling maksimal dan optimal.
Harmonisasi dan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah diamanatkan oleh Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ( UU HKPD).
"Ini diharapkan akan mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja, dan perbaikan kualitas layanan publik di daerah. Sepertiga dari belanja negara adalah transfer ke daerah (TKD), sehingga efektivitas belanja APBN sangat tergantung pada efektivitas belanja pemerintah daerah (Pemda)," katanya.