“Solusinya, perlu ada kerjasama kemitraan antara pemerintah dan swasta yang dapat membantu petani dalam merancang pola produksi hingga pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk ekspor. Hal ini penting agar petani kita menjadi lebih mandiri, tangguh dan mampu bersaing di pasar global,” kata Susiwijono.
Baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun swasta sendiri sudah menyatakan komitmennya dalam mendukung pengembangan kawasan hortikultura berbasis ekspor.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan fokus mendorong pengembangan kawasan hortikultura melalui integrasi kebijakan seperti kebijakan pemanfaatan lahan perhutanan nasional, peningkatan akses petani terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengembangan e-commerce untuk memperluas akses pasar, dukungan logistik dan pembangunan sarana transportasi, hingga mengatur kebijakan tarif dan perdagangan internasional
Sedangkan pemerintah daerah di tingkat Kabupaten dan Provinsi siap menyediakan lahan, infrastruktur pendukung, hingga menguatkan aspek kelembagaan petani. Lalu, pihak swasta melalui PT Great Giant Pineapple (GPP) yang bertindak sebagai offtaker nantinya akan bersinergi dengan pemerintah daerah dan kalangan petani melalui program Creating Share Value. Program ini akan dijalankan atas dasar pemberdayaan dan hubungan mutualisme dalam mengembangkan produk pisang yang berdaya saing tinggi
Pemerintah berharap langkah pengembangan kawasan hortikultura ini dapat mengurangi porsi impor pemerintah, khususnya dalam hal impor buah-buahan, sehingga pemerintah dapat menekan defisit perdagangan nasional. Selain itu, program ini juga menjadi aksi nyata pemerintah dalam mendukung produksi komoditas-komoditas lokal yang kompetitif dan dapat bersaing dalam pasar global.