JAKARTA, iNews.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) siap menggelar unjuk rasa pada 1 Oktober. Kegiatan penyampaian aspirasi itu untuk menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Unjuk rasa diklaim akan diikuti oleh 150 ribu buruh secara serentak di 10 provinsi di Indonesia. Di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat (Bandung), Jawa Timur (Surabaya), dan Kepulauan Riau (Batam).
Presiden KSPI Said Iqbal menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan memberatkan masyarakat. Menurutnya, defisit keuangan yang terjadi BPJS Kesehatan seharusnya tidak dibebankan kepada peserta.
"Defisit anggaran BPJS Kesehatan adalah bukti ketidakmampuan manajemen BPJS dalam mengelola penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Oleh karena itu, tidak seharusnya kegagalan direksi itu dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan iuran," katanya melalui keterangan resmi, Sabtu (31/8/2019).
Iqbal menyarankan solusi yang harus dilakukan oleh manajemen BPJS Kesehatan yaitu menambah jumlah peserta dan meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran. Selain itu, dia menilai, kenaikan iuran seharusnya ditujukan khusus kepada Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan pemerintah.
Iqbal juga meminta agar alokasi anggaran kesehatan yang sebesar 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD sebagian disalurkan untuk BPJS Kesehatan.
"Cash flow anggaran juga harus diperhatikan, termasuk sistem INA-CBG's dan kapitasi perlu dikaji kembali, sebab di situ banyak potensi kebocoran dan penyelewengan," ucapnya.