Namun, dia menjamin jumlah daerah yang belum bertransformasi ke BPNT rasionya tidak terlalu besar. Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan alternatif khusus untuk daerah yang memang belum benar-benar siap.
"Secara skala nasional (yang belum siap) enggak terlalu besarlah. Kami akan berikan treatment khusus seperti Program Keluarga Harapan (PKH)" ucap Agus.
Selanjutnya, pihaknya menargetkan transformasi Rastra ke BPNT bisa rampung 100 persen pada awal tahun 2019. Dengan demikian, pemerintah bisa mendorong daya beli masyarakat menengah ke bawah sampai akhirnya bisa memacu pertumbuhan ekonomi.
"Sedang mengupayakan agar transformasi rastra ke BPNT bisa selesai seratus persen pada awal tahun 2019, selancar-lancarnya bulan Februari," kata Agus.
Saat ini, pemerintah sedang mengusahakan peningkatkan infrastruktur perbankan dan juga kualitas teknologi untuk menciptakan interkoneksitas yang baik antardaerah. Direktur Departemen Pengawasan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia mengatakan, pihaknya sendiri tengah memfinalisi aturan QR Code.
"Sekarang yang sedang kita finalisasi itu QR Code, saya rasa dalam waktu sebentar lagi interconection melalui QR Code akan segera terwujud," ucapnya
Punky juga menambahkan, untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, program ini juga akan bekerja sama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika.