"Untuk UMK ini kabupaten kota memiliki waktu sampai 21 November, Nantinya untuk di kabupaten kota adalah UMK sehingga kami harap datanya lebih jelas dan ini surat edaran ada kekuatan yang sesuai regulasi hukum yang ada," katanya.
Soal UMP yang tak naik, kata Taufik, data pertumbuhan ekonomi dan inflasi kuartal III-2020 belum dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini menjadi basis survei kebutuhan hidup layak (KHL).
"Sampai saat ini kami belum mendapatkan rilis terbaru dari BPS. Karena mereka baru akan meriils data inflasi pada 2 November dan pertumbuhan ekonomi pada 4 November," katanya.