JAKARTA, iNews.id – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan merilis posisi utang pemerintah pusat per akhir Februari 2018 telah menembus angka Rp4.035 triliun. Posisi ini juga meningkat 13,46 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp3.556 triliun.
Dari data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 periode Februari 2018 yang dikutip SINDOnews, utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.257,26 triliun atau setara 80,73 persen dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN tersebut mayoritas atau sekitar Rp2.359,47 triliun diterbitkan dalam denominasi rupiah.
Selain itu, utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah yang mencapai Rp771,76 triliun atau 19,13 persen dari total utang tersebut.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didorong melalui pelaksanaan paket-paket kebijakan perekonomian serta reformasi struktural menempatkan PDB Indonesia pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp13.798,91 triliun. Jumlah PDB tersebut diyakini dapat menjadi kekuatan perekonomian Indonesia untuk menutup total utang pemerintah yang mencapai 29,24 persen dari PDB per akhir Februari 2018.
"Jumlah utang pemerintah tersebut masih terjaga pada level yang aman dan lebih rendah dari batas yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003, bahwa total utang pemerintah terhadap PDB paling besar 60 persen," demikian seperti dikutip di Jakarta, Kamis (15/3/2018).
Jika dibandingkan dengan negara yang setara, rasio utang Indonesia tersebut masih terbilang kecil. Misalnya, Vietnam tercatat sebesar 63,4 persen, Thailand 41,8 persen, Brasil 81,2 persen, Nikaragua 35,1 persen, dan Irlandia 72,8 persen. (Lily Rusna Fajriah)