Dia mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola utang luar negeri secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu.
"Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, utang kuar negeri berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global," jelas Erwin.
Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,1 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (14,2 persen), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1 persen).
"Posisi utang kyar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh utang luar negeri memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total utang luar negeri pemerintah," kata Erwin.
Sementara itu, utang luar negeri swasta melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi utang luar negeri swasta pada Juli 2023 tercatat sebesar 193,9 miliar dolar AS atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,9 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 5,8 persen (yoy).