"Pengetatan masyarakat secara terukur meliputi WFH 75 persen, pelarangan perayaan tahun baru diseluruh provinsi,” ucapnya.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim ini menyebutkan bukan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tapi hanya melakukan kebijakan pengetatan terukur.
“Kita bukan menerapkan PSBB, tapi akan menerapkan kebijakan pengetatan yang terukur dan terkendali, supaya penambahan kasus dan kematian bisa terkendali dengan dampak ekonomi yang relatif minimal," katanya.
Kebijakan pengetatan terukur juga akan diberlakukan pada libur Natal dan Tahun Baru. Kebijakan ini diambil untuk mencegah penularan Covid-19 saat libur akhir tahun.