Atas pemberian sanksi organisasi berupa pemecatan dari keanggotaan PDIP tersebut, Jokowi dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP. Partai ini juga menegaskan tidak ada hubungan lagi dengan segala sesuatu yang dilakukan Jokowi.
"Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka PDIP Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo," kata Komarudin Watubun.
DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2024 dan ditandatangani Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto itu.
"Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya," katanya.