Presiden Marcos menginstruksikan pembentukan komite khusus yang bertugas mengawasi implementasi Kerangka Paket Terpadu untuk Mata Pencaharian, Industri, Makanan, dan Transportasi (UPLIFT). Komite ini akan memantau distribusi bahan bakar, pangan, obat-obatan, transportasi publik, dan layanan kesehatan.
Pemerintah menegaskan akan menindak tegas praktik penimbunan, profiteering, dan manipulasi pasokan energi di pasar. “Langkah ini untuk melindungi masyarakat dan memastikan energi tetap tersedia bagi kebutuhan utama,” kata pejabat terkait.
Departemen Energi (DOE) diperintahkan melakukan manajemen pasokan jangka pendek, termasuk optimalisasi bahan bakar dan penegakan efisiensi. Untuk jangka panjang, EO 110 memacu percepatan transisi energi terbarukan serta promosi kendaraan listrik di transportasi publik guna mengurangi ketergantungan pada minyak bumi.
DOE bersama Philippine National Oil Company (PNOC) dan PNOC Exploration Corporation memiliki kewenangan khusus untuk pengadaan bahan bakar. Dalam kondisi darurat, Filipina dapat membayar uang muka melebihi 15% nilai kontrak dengan persetujuan Menteri Energi.
Status darurat energi berlaku efektif selama satu tahun sejak dipublikasikan, dengan kemungkinan diperpanjang atau dicabut lebih awal oleh Presiden. Pendanaan berasal dari alokasi anggaran kementerian terkait dan sumber lain yang diidentifikasi Departemen Anggaran dan Manajemen.
Filipina bergerak cepat untuk mencegah krisis energi yang bisa mengganggu kehidupan masyarakat dan perekonomian, sekaligus menyiapkan strategi jangka panjang menuju energi yang lebih berkelanjutan.