Meski agenda resmi belum dibuka untuk publik, pengamat politik menilai langkah ini memperlihatkan Presiden Prabowo serius mengkaji geopolitik global dan regional, termasuk kemungkinan peran Indonesia di forum-forum perdamaian internasional.
Pertemuan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi internal di Kementerian Luar Negeri, sekaligus memastikan Indonesia dapat mengambil keputusan berbasis masukan dari para pakar dan mantan pejabat berpengalaman.