JAKARTA, iNews.id — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meluruskan kesalahpahaman publik terkait penggunaan istilah "Londo Ireng" yang sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pigai menegaskan bahwa konteks pernyataan Presiden bukan ditujukan untuk mendiskreditkan profesi wartawan secara keseluruhan.
Menurut Pigai, istilah "Londo Ireng" merujuk pada histori orang-orang lokal yang membantu pihak asing atau mengkhianati bangsanya sendiri demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ia menilai ada kekeliruan narasi di media massa yang membingkai seolah-olah Presiden menggeneralisasi profesi jurnalis sebagai pengkhianat. Sebaliknya, Presiden Prabowo sangat menghormati dan mengapresiasi peran pers.
Pigai juga menyampaikan pesan hangat dari Presiden untuk awak media bahwa pemerintah tetap terbuka dan menaruh rasa hormat kepada insan pers nasional.
Dalam rekaman pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan efisiensi ekonomi nasional yang dinilai masih mengalami banyak kebocoran anggaran akibat maraknya praktik penggelembungan harga (mark-up) di lingkungan pemerintahan.
Presiden menjelaskan bahwa tingginya nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia belum berjalan secara efisien. Tingginya angka tersebut mengindikasikan adanya potensi kebocoran anggaran hingga ratusan triliun rupiah per tahun.