JAKARTA, iNews.id – Pemerintah dan DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Polri yang membawa sejumlah perubahan penting, mulai dari perpanjangan usia pensiun anggota kepolisian hingga peluang penempatan personel Polri pada jabatan sipil tertentu.
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah ketentuan usia pensiun bagi Kapolri. Dalam aturan baru tersebut, perwira tinggi bintang empat memiliki batas usia pensiun maksimal 60 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan Presiden melalui keputusan presiden.
Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, menjelaskan bahwa kewenangan tersebut merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas institusi pertahanan dan keamanan negara.
“Presiden Republik Indonesia adalah panglima tertinggi yang memegang kekuasaan atas TNI dan Polri. Karena itu, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memperpanjang masa jabatan Kapolri sesuai kebutuhan,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).