Komisi XIII DPR RI juga mempertanyakan ketiadaan kamera pengawas (CCTV) di area lingkungan rumah dinas petugas yang menjadi lokasi ditemukannya barang-barang tersebut. Padahal, Kalapas Wisnu telah menjabat selama hampir tiga tahun.
DPR menyayangkan tidak digunakannya anggaran untuk pemasangan CCTV di area vital tersebut, yang dinilai penting untuk memantau keluar-masuknya barang maupun orang. Ketiadaan pengawasan kamera dinilai DPR berpotensi dimanfaatkan untuk menyembunyikan atau memberi fasilitas khusus kepada warga binaan tertentu.
DPR menegaskan bahwa kasus Lapas Cibinong harus menjadi momentum evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap sistem tata kelola serta pengawasan seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia.