JAKARTA, iNews.id - Isu pergantian wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ramai diperbincangkan publik setelah muncul wacana bahwa posisinya bisa diganti lewat mekanisme tertentu. Meskipun belum ada langkah resmi, perbincangan ini masih membuka ruang diskusi yang sehat tentang konstitusi, etika politik, dan kedewasaan demokrasi.
Dalam episode terbaru The Prime Show malam ini bersama Dhiandra Mugni dan para narasumber kredibel di bidangnya akan membahasnya lebih mendalam soal isu pergantian Wapres yang terus diperbincangkan di publik.
Secara konstitusional, posisi wakil presiden diatur dengan jelas dalam Pasal 8 UUD 1945. Penggantian hanya bisa dilakukan jika wapres berhalangan tetap seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak mampu melaksanakan tugas, yang harus dibuktikan melalui mekanisme hukum.
Artinya, keberadaan wapres bukan sekadar simbol, tetapi hasil mandat rakyat yang sah melalui pemilu. Namun di sisi lain, wacana yang berkembang saat ini sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli terhadap kualitas kepemimpinan nasional.
Kritik dan diskusi adalah hal lumrah dalam negara demokrasi. Namun, semangat yang perlu dijaga adalah bagaimana setiap aspirasi disampaikan dalam bingkai hukum dan etika konstitusional, bukan sekadar dorongan emosional atau tekanan politik. Lantas apa kata para pakar?
Saksikan selengkapnya malam ini di The Prime Show “Usulan Wapres Diganti, Sudah Sesuai Konstitusi?” bersama para narasumber, Mayjen TNI (Syamsu Djalal) - Eks Danpuspom Abri, Silfester Matutina (Ketum Relawan Solidaritas Merah Putih), Prof. juanda (Pakar Hukum Tata Negara), Adi Prayitno (Pengamat Politik) pukul 20.00 WIB di iNews.