"Kami berkomitmen untuk memerangi DBD melalui pencegahan inovatif dengan memastikan ketersediaan akses bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Selain itu, menjalin kemitraan yang kuat bersama-sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk mencapai tujuan bersama ‘nol kematian akibat DBD di tahun 2030’," kata Andreas.
Lebih jauh Andreas menyampaikan, dia memahami beban yang ditimbulkan oleh penyakit DBD begitu besar, baik secara finansial, maupun non-finansial. Bagi seorang individu dan keluarga, DBD meningkatkan kekhawatiran. Apalagi penyakit ini mengancam jiwa dan sampai saat ini masih belum ada obat khusus untuk mengobatinya.
Tidak hanya itu, biaya pengobatan untuk DBD juga tidak sedikit, dan biasanya memerlukan waktu 7-14 hari untuk perawatan dan pemulihan, sehingga dapat menyebabkan seseorang kehilangan produktivitasnya. Hal ini turut berdampak pada industri atau perusahaan yang juga akan mengalami penurunan produktivitas dan peningkatan beban biaya yang cukup tinggi.
Menurut Andreas, perlindungan diri yang komprehensif menjadi penting untuk dapat terhindar dari beban penyakit tersebut. "Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengambil langkah proaktif dengan menerapkan gerakan 3M Plus secara konsisten dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang intervensi inovatif pencegahan salah satunya melalui vaksinasi. Mari Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dari DBD bagi diri sendiri, anak-anak kita, keluarga kita, dan negara kita,” tutur Andreas.
Sementara itu, Prof Jarir At Thobari, ahli bidang farmakoepidemiologi dari Universitas Gadjah Mada, menjelaskan, penanganan endemik penyakit seperti demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia melalui strategi vaksinasi dapat memberikan dampak signifikan dalam menekan jumlah kasus dan mengurangi beban biaya kesehatan.
Menurut dia, hasil kajian efektivitas biaya yang dia lakukan baru-baru ini menunjukkan vaksinasi DBD tidak hanya menghemat biaya dari perspektif pelayanan kesehatan dan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan yang substansial dengan mengurangi jumlah kasus DBD dan rawat inap.
"Temuan ini sejalan dengan rekomendasi terbaru dari WHO yang mendukung penggunaan vaksinasi sebagai bagian dari program kesehatan publik. Implementasi program vaksinasi DBD di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi beban ekonomi akibat penyakit ini," kata Prof Jarir.