Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Sudah Dikaji: Tak Ada Tekanan dari Pihak Mana Pun

Leonardus Selwyn
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau program Vaksinasi Gotong Royong di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (18/5/2021). (Foto: dok iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr Siti Nadia Tarmizi tegaskan keputusan program Vaksinasi Gotong Royong berbayar  sudah melewati kajian. Rencana ini juga telah mendapat persetujuan dari beberapa kementerian dan lembaga yang terkait. 
 
“Proses pengambilan keputusan untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Individu diambil melalui rapat bersama Komite Percepatan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang disetujui oleh semua kementerian dan lembaga terkait. Jadi tidak ada tekanan pihak manapun,” kata dr Siti saat dihubungi wartawan, Selasa (13/7/2021). 
 
Untuk diketahui belum lama ini beredar kabar Kemenkes mendapat tekanan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait program Vaksinasi Gotong Royong Individu (Berbayar). Kabar tersebut sedang ramai diperbincangkan dan mendapatkan banyak respons dari masyarakat. 
 
Lebih lanjut perbincangan mengenai Vaksinasi Gotong Royong Individu ini dibawa ke Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet untuk kembali didiskusikan. Dr Siti yang juga menjabat sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML) Kementerian Kesehatan ini mengatakan hasil ratas yakni vaksinasi Gotong Royong individu disepakati untuk dijalankan. 
 
“Jadi tidak benar bila program Vaksinasi Gotong Royong Individu dilakukan dikarenakan oleh desakan Kementerian BUMN,” katanya. 
 
Penegasan dari dr Nadia ini juga menyanggah keterangan pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono yang menduga Menkes sebenarnya tak setuju dengan vaksin Covid-19 berbayar.
 

Editor : Elvira Anna
Artikel Terkait
Nasional
1 hari lalu

Sistem Rujukan RS Berjenjang Persulit Pasien, Menkes: Keburu Wafat Nanti

Nasional
1 hari lalu

Kemenkes bakal Ubah Sistem Rujukan RS Tak lagi Berjenjang, Supaya Hemat BPJS

Nasional
1 hari lalu

Kemenkes bakal Ubah Sistem Rujukan RS: Tak Harus Berjenjang, Sesuai Kebutuhan Pasien

Nasional
1 hari lalu

Kemenkes: 846 dari 1.221 Rumah Sakit Pemerintah Masih Minim Sarana dan Prasarana

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal