Pakar Kesehatan Publik dari Universitas Ottawa, Profesor David Sweanor mengatakan, saat ini Selandia Baru telah menetapkan aturan yang proporsional dalam mengevaluasi profil risiko yang ditimbulkan oleh produk hasil olahan tembakau.
Dalam menyampaikan informasi terkait produk tersebut, Pemerintah Selandia Baru menerapkan pendekatan kebijakan berbasis pengurangan risiko. “Korea Selatan dan negara-negara lain harus mengikuti langkah yang dilakukan Selandia Baru. Mereka mengesahkan undang-undang yang mengakui, rokok elektrik, salah satu produk tembakau alternatif, merupakan alternatif yang lebih rendah risiko daripada rokok,” katanya.
Turut menghadiri konferensi tersebut, Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR, Ariyo Bimmo. Dia menyambut baik hasil riset dari para akademisi dan ekonom kelas dunia tersebut. Menurutnya, hal ini dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam menerapkan kebijakan pengendalian tembakau yang berfokus pada pengurangan risiko.
Ariyo Bimmo menjelaskan, selama ini kebijakan pengendalian tembakau masih mengabaikan temuan-temuan empiris yang menunjukkan efektivitas penerapan pengendalian tembakau dengan pendekatan pengurangan risiko. Contohnya adalah Korea Selatan.
"Meski Pemerintah Korea Selatan belum menerapkan kebijakan yang berbasis pengurangan risiko, namun mereka menyambut baik produk tembakau alternatif. Terbukti, baru dengan penerimaan produk tembakau alternatif saja, mereka berhasil mengurangi jumlah perokoknya,” ujar Bimmo.