Di samping itu saat menjawab pertanyaan media, Wiku memastikan Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawal jalannya uji klinis kandidat vaksin. Termasuk melakukan pengawasan mutu produk melalui sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) hingga produk akhir atau siap pakai.
"Dan harapannya, nantinya bisa diterbitkan izin edar obat oleh BPOM. Sejauh ini belum ada laporan terkait efek samping serius dari relawan yang mengikuti uji coba klinis," katanya.
Sedangkan untuk peta jalan atau roadmap vaksin, akan menjadi langkah yang konkrit dalam menjalankan program vaksinasi dan dilakukan berdasarkan tingkat risiko yang ada di masyarakat. Juga untuk rincian dan alokasi bagi prioritas vaksinasi dalam tahap finalisasi.
Dia mengatakan, pemerintah akan mengedepankan asas keadilan. Masyarakat diminta bersabar dan memantau informasi resmi dari pemerintah.
"Seluruh alokasi prioritas mempertimbangkan kriteria dan prioritas penerima, serta wilayah yang mengacu Perpres No. 99 Tahun 2020," kata Wiku.