Menurut dr Dicky, langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau pembuat kebijakan adalah memperbanyak literasi ke masyarakat terkait kontrasepsi, pun KB vasektomi pada pria.
Jadi, melakukan pendekatan strategi komunikasi risiko yang baik, bukan malah memberikan tekanan dan insentif yang bersifat paksaan.
"KB ini adalah alat untuk menciptakan keluarga sehat, sejahtera, dan berdaya bukan malah menjadi alat kontrol dari negara atas tubuh warganya," papar dr Dicky.
Karenanya, penting bagi pemerintah untuk menjelaskan dua sisi dari KB itu sendiri, yaitu sisi positif dan negatif. Harapannya, masyarakat dapat mengambil keputusan secara mandiri dengan pertimbangan yang matang.
Sekali lagi, hal yang terkait dengan tubuh manusia dan organ reproduksi haruslah berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), juga berbasis pada kondisi medis yang etis serta evidence base policy.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempunyai alasan tersendiri dalam mengeluarkan usulan semua suami di Jabar harus menjalani vasektomi sebagai prasyarat menerima bantuan sosial atau bansos.
Menurut Dedi, pria perlu melakukan KB sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. "Jangan terus-terusan dibebankan kepada perempuan," kata Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut, menurut Dedi, langkah tersebut juga diambil agar pemberian bansos dari pemerintah, baik itu dari pemprov maupun pusat, dapat lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.
Bansos itu mulai dari bantuan kesehatan, kelahiran, hingga bantuan lainnya termasuk beasiswa untuk anak.
"Seluruh bantuan pemerintah akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu saja," tegas Dedi.
Dengan kebijakan yang tegas, dana bantuan akan bisa terdistribusi secara adil.